BPJS Kesehatan Belum Merakyat

Minggu kemarin ketika saya mengikuti kegiatan bakti sosial di salah satu wilayah di Kalasan, Sleman. Banyak masyarakat dengan kondisi gangguan kesehatan kronis datang memeriksakan diri. Pengobatan untuk penyakit kronis (prolanis), biasanya dimanajemen dalam satu atap, dan masyarakat tidak mampu selayaknya menjadi anggota BPJS Kesehatan sistem PBI di era ini.

Tapi banyak dari masyarakat yang datang kemarin malah tidak paham dengan ada bantuan pemerintah yang bisa membuat mereka mendapatkan bantuan pengobatan secara berkesinambungan bagi kondisi mereka. Mereka tidak paham bahwa mereka berhak dan layak mendapatkan bantuan iur dari pemerintah di sistem BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan. Sumber: setkab.go.id.

Kesannya, BPJS Kesehatan belum merakyat, bahkan ini masih “di tanah Jawa”, bagaimana jika di luar Pulau Jawa – apakah masyarakat masih mendapatkan informasi atas hak-hak mereka di bidang kesehatan? Dan apakah hak-hak mereka tersebut sudah terpenuhi?

Program JKN memang tampaknya asyik menarget mereka yang menjadi peserta umum, alias membayar sendiri premi bulanan mereka. Namun masyarakat yang kurang mampu seperti buruh tani, pemecah batu, dan lain sebagainya, sampai saat ini mereka belum tahu akan hak-haknya, paling tidak problematika era Jamkesmas dulu seperti misalnya tidak didaftarkan walau tidak mampu, tapi tetangganya yang tergolong mampu malah terdaftar menjadi pemandangan klasik yang masih terendus.

BPJS Kesehatan memang menghadapi banyak tantangan, namun sepertinya masih belum tampak keberpihakan yang serius terhadap masyarakat kecil.

Iklan

2 tanggapan untuk “BPJS Kesehatan Belum Merakyat

  1. haduh Bli…., kalau di luar jawa jangan ditanya lagi deh. di daerah tempat aku kerja ini, rumah sakit daerah yang ada para dokternya malah dengan terang terangan menawarkan jasanya secara “pribadi” saat masih melakukan praktek di rumah sakit. lebih parah lagi saat liburan semua dokter pada ngambil cuti masal dan rumah sakit hanya dijaga perawat yang baru lulus – atau bahkan mungkin belum lulus, karena masang selang bantuan pernapasan ada yang terbalik-, jadi jangankan masyarakat, kalau dokter saja seeprti itu apakah masyarakat akan bisa mengerti dan mendapat hak-haknya?

    tapi semoga ini hanya sadikit cela yang terlihat dan terasakan olehku saja Bli

    Suka

    1. Mas Alief, kadang itu dilema juga. Sudah jadi rahasia umum rumah sakit daerah tidak memberikan penghasilan yang diharapkan oleh para dokternya. Saya sendiri dulu bekerja di rumah sakit pinggiran daerah di Jawa masih merasakan, kalau saya tidak praktik di luar, maka saya pasti “ndak” bisa hidup, dalam artian yang sebenarnya.

      Karena itu tidak jarang, kadang para dokter lebih memerhatikan praktik lain di luar rumah sakit atau puskesmas yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena selain pendapatan yang minimal, sering makan hati karena fasilitas guna membantu memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat justru tidak bisa disediakan. Rumah sakit daerah kadang menjadi kancah politik yang menyebalkan bagi praktisi medis.

      Tapi saya pun menyayangkan, dokter memang secara etik tidak “berjualan”, karena juga tidak “mempromosikan”, baik dirinya maupun sebuah bisnis kesehatan. Dokter hanya boleh mempromosikan kesehatan itu sendiri.

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s