Menyusun Pedoman Anti-Fraud di Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan memiliki potensi memunculkan tindak kecurangan (fraud), apalagi pada era di mana sistem pembiayaan melibatkan banyak pihak, antara klien (peserta BPJS Kesehatan), badan penyelenggara sistem asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan), dan pemberi layanan (fasilitas kesehatan).

Pada umumnya dan sebagian besar tenaga kesehatan dan para profesional pemberi asuhan adalah pihak-pihak yang jujur, bekerja keras dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pasien-pasien mereka. Namun selalu ada oknum-oknum yang ingin menambah pundi-pundi finansial mereka secara tidak legal. Jika ini terjadi di rumah sakit, maka tidak hanya merugikan klien dan badan penyelenggara, namun juga rumah sakit itu sendiri – baik oleh karena beban dari proses penyelidikan hingga proses sanksi (administratif hingga tuntutan hukum) juga memengaruhi nama baik rumah sakit.

Lanjutkan membaca “Menyusun Pedoman Anti-Fraud di Rumah Sakit”

Tak Terjawab

Selain melalui media elektronik tulisan, spam saat ini bisa berdatangan dari media komunikasi lisan – telepon merupakan salah satunya. Penawaran yang paling sering adalah asuransi dan kartu kredit. Walau tidak sering, namun penawaran ini datang berkala, dan pada waktu-waktu yang ‘mengganggu’.

Belakangan tidak lagi datang dengan menggunakan nomor resmi kantor, namun juga dengan nomor ponsel pribadi. Lama-lama saya berpikir, ajian ‘promo’ macam ini semakin menggila. Sedemikian hingga, saya tidak lagi menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal.

Embed from Getty Images Lanjutkan membaca “Tak Terjawab”

Jaminan Asuransi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja

Jika hendak menggunakan santunan atau asuransi ketika mengalami kecelakaan lalu lintas, maka saat ini banyak rumah sakit yang mulai mewajibkan peserta asuransi BPJS Kesehatan melengkapi surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian, umumnya dari polsek setempat, namun akan tetap laporannya sampai ke polres jika saya tidak keliru. Jika tidak, maka pemegang asuransi atau kartu BPJS Kesehatan tidak bisa dilayani sebagai pasien dengan asuransi/santunan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lanjutkan membaca “Jaminan Asuransi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja”

Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan JKN pada SJSN

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional, sistem universal coverage dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan layanan kesehatan untuk masyarakat oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut). Penyelenggaraan sistem ini sangat rentan terjadinya fraud (penggelapan/kecurangan). Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Sistem Jaminan Sosial Nasional lahir.

Lanjutkan membaca “Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan JKN pada SJSN”

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Lanjutkan membaca “Apa dan Bagaimana Mendaftar JKN”

Apa dan Bagaimana Mendaftar JKN

Apa Kabar BPJS Kesehatan?

Baru tadi pagi saya menerima surat edaran dari salah satu kantor cabang PMI di sebuah daerah tingkat II, bahwa PMI (di situ) tidak memiliki kerja sama dengan BPJS Kesehatan; sehingga jika ada peserta BPJS Kesehatan, mereka tidak bisa melakukan klaim pengambilan darah. Apa maknanya ini? Apa berarti pasien rakyat tidak mampu atau bahkan setengah mampu peserta BPJS Kesehatan atau JKN saat memerlukan darah harus merogoh kocek sendiri? Ya, itu bisa jadi maksud yang paling tersirat.

Jika menilik lini masa di jejaring sosial twitter dengan pelacakan kata kunci “BPJS”, hampir sebagian besar adalah tanggapan yang tidak memberi nilai positif menyambut bergulirnya BPJS Kesehatan. Baik tanggapan dari masyarakat awam maupun pelaku dunia kesehatan di lapangan. Tidak hanya di dalam lini masa, bahkan keseharian saya saja banyak protes seputar BPJS Kesehatan.

Lanjutkan membaca “Apa Kabar BPJS Kesehatan?”

Mendesak atau Gawat Darurat?

Di era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) seperti saat ini, masyarakat diharapkan mulai belajar membedakan, mana kasus yang mendesak dan mana kasus yang gawat darurat. Kasus mendesak sifatnya jika tidak segera ditangani, maka akan memburuk, tetapi tidak mengancam nyawa. Namun pada kasus yang gawat darurat, jika tidak ditangani maka bisa berakibat kematian.

Teorinya, kasus gawat darurat adalah kasus-kasus yang mendapatkan penanganan di ruang gawat darurat (emergency room), sedang kasus yang mendesak bisa ditangani di klinik yang melayani urgent care. Tapi di Indonesia, kasus IGD/IRD sering menjadi bulan-bulanan pasien yang malas mengantre.

Lanjutkan membaca “Mendesak atau Gawat Darurat?”

BPJS Membuat Bingung

Saya dulu mendengar, pada awalnya sistem BPJS akan digunakan sistem daring, sehingga semua bisa dilakukan dengan mudah dan data bisa tersaji dengan cepat. Tapi saat ini tanggal 1 Januari 2014, sistem daring itu (baca: online) belum tersedia. Setidaknya pihak rumah sakit tempat saya bekerja belum menerima konfirmasi server yang harus dituju untuk mengolah data peserta BPJS.

Sementara di luar sana, antusias masyarakat mendaftar ke program BPJS sangat banyak. Bayangkan, hanya dengan Rp 59.000,00 per bulan, bisa dirawat di kelas I sebuah rumah sakit swasta. Jika rumah sakitnya bagus, tentu saja ini sama bernilainya dengan program asuransi swasta yang bernilai bekali-kali lipat preminya setiap bulan, apalagi dapat menjadi anggota BPJS tidaklah sulit, dan syaratnya tidak seketat asuransi swasta yang saya dengar. Lanjutkan membaca “BPJS Membuat Bingung”

Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional

JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional akan mulai diterapkan awal tahun 2014 (dan benar-benar awal). Iklannya pun sudah mulai tayang di stasiun televisi untuk membuat masyarakat awas atas keberadaan program ini.  Dalam naskahnya disebutkan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN adalah suatu program Pemerintah dan Masyarakat/Rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

JKN adalah sebuah sistem asuransi kesehatan yang bersifat nirlaba, dari yang sehat untuk yang sakit, yang kaya untuk yang miskin dan yang berisiko tinggi pada yang berisiko rendah. Sistem ini akan mengganti semua jenis asuransi/jaminan sosial lainnya yang telah ada sebelumnya. Lanjutkan membaca “Menuju Era Jaminan Kesehatan Nasional”

Orang Miskin Dilarang Sakit?

Siapa yang tidak pernah dengan slogan kritikan sosial bahwa “orang miskin dilarang sakit?” – Saya rasa kita semua pernah mendengarnya. Tidak dipungkiri lagi bahwa akses kesehatan di negeri ini masih cukup mahal, apalagi bagi mereka yang kurang mampu – karena saya sendiri, jika sedang sakit, merasakan betapa mahalnya akses kesehatan itu. Sedemikian hingga, meskipun di balik tubuh saya yang memang lemah sejak kecil, saya berusaha menjaga kesehatan sebaik mungkin – meskipun kemudian menjadi tidak optimal karena satu dan lain hal.

Orang bilang uang tidak bisa membeli segalanya, namun fakta bahwa uang bisa membuat orang mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik tidak bisa dipungkiri. Lalu apakah orang miskin yang mengalami kesulitan finansial tidak bisa mendapatkan akses kesehatan? Jawabannya akan menjadi sangat relatif dan beragam. Hal yang kemudian menjadi bermakna adalah latar belakang lingkungan dan dukungan sistem kesehatan yang ada di sana. Lanjutkan membaca “Orang Miskin Dilarang Sakit?”