Menyusun Pedoman Anti-Fraud di Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan memiliki potensi memunculkan tindak kecurangan (fraud), apalagi pada era di mana sistem pembiayaan melibatkan banyak pihak, antara klien (peserta BPJS Kesehatan), badan penyelenggara sistem asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan), dan pemberi layanan (fasilitas kesehatan).

Pada umumnya dan sebagian besar tenaga kesehatan dan para profesional pemberi asuhan adalah pihak-pihak yang jujur, bekerja keras dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pasien-pasien mereka. Namun selalu ada oknum-oknum yang ingin menambah pundi-pundi finansial mereka secara tidak legal. Jika ini terjadi di rumah sakit, maka tidak hanya merugikan klien dan badan penyelenggara, namun juga rumah sakit itu sendiri – baik oleh karena beban dari proses penyelidikan hingga proses sanksi (administratif hingga tuntutan hukum) juga memengaruhi nama baik rumah sakit.

Continue reading →

Iklan

Tidak Ada Keharusan Mengganti Kartu BPJS ke KIS

Belakangan ini tampaknya ada himbauan untuk mengganti kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (termasuk kartu ASKES) ke bentuk KIS (Kartu Indonesia Sehat). Memang pada aplikasi, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan bukti kepesertaan adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun sampai saat ini belum ada peraturan resmi untuk mengganti kartu tersebut.

Continue reading →

Pedoman Rujukan Berjenjang

Pada era BPJS Kesehatan, layanan kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (dokter keluarga, klinik pratama, puskesmas) ke tingkat sekunder, hingga pada akhirnya ke tingkat tersiar. Dengan demikian pasien diharapkan mendapatkan pelayanan optimal, dan fasilitas layanan kesehatan mampu menangani kasus kesehatan sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing.

Terdapat sejumlah kriteria pasien untuk dapat dirujuk dari fasilitas kesehatan dasar ke fasilitas layanan kesehatan lanjutan. Praktisi kesehatan biasanya memiliki panduan mereka masing-masing. Continue reading →

Asuransi Mana yang Digunakan untuk Kecelakaan Lalu Lintas?

Tentu saja kita tidak mengharapkan adanya kecelakaan lalu lintas. Tapi sesuatu yang tidak dapat diduga sebelumnya merupakan hal yang harus dapat kita rencanakan bagaimana menghadapinya. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengalihkan pembebanan terhadap pelbagai biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan di perjalanan. Jadi kita akan melihat secara sederhana, asuransi mana yang akan digunakan kebanyakan orang saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Continue reading →

Formularium Nasional di Indonesia

Ada sejumlah regulasi yang pernah diterbitkan di Indonesia terkait dengan formularium nasional (Fornas), terutama dalam menyokong terselenggaranya kendali mutu dan kendali biaya yang baik dalam pelayanan JKN melalui BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat.

Umumnya regulasi terkait formularium nasional terbit dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes).

Continue reading →

Menyusun Daftar Pasien dengan Kegawatdaruratan dan Risiko Tinggi

Saat menyusun sebuah daftar “pasien dengan kegawatdaruratan” dan “pasien dengan risiko tinggi” ada beberapa hal yang membuat saya kesulitan. Untuk pasien dengan kegawatdaruratan, daftar bisa diadaptasi seperti yang dipublikasikan oleh BPJS Kesehatan, daftar ini berlaku baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik, dan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yaitu rumah sakit.

Penyusunan daftar “pasien dengan kegawatdaruratan” pada umumnya tidak memerlukan terlalu banyak perhatian, kecuali disesuaikan dengan tempat masing-masing. Continue reading →

Jaminan Asuransi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja

Jika hendak menggunakan santunan atau asuransi ketika mengalami kecelakaan lalu lintas, maka saat ini banyak rumah sakit yang mulai mewajibkan peserta asuransi BPJS Kesehatan melengkapi surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian, umumnya dari polsek setempat, namun akan tetap laporannya sampai ke polres jika saya tidak keliru. Jika tidak, maka pemegang asuransi atau kartu BPJS Kesehatan tidak bisa dilayani sebagai pasien dengan asuransi/santunan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Continue reading →