Menyusun Pedoman Anti-Fraud di Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan memiliki potensi memunculkan tindak kecurangan (fraud), apalagi pada era di mana sistem pembiayaan melibatkan banyak pihak, antara klien (peserta BPJS Kesehatan), badan penyelenggara sistem asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan), dan pemberi layanan (fasilitas kesehatan).

Pada umumnya dan sebagian besar tenaga kesehatan dan para profesional pemberi asuhan adalah pihak-pihak yang jujur, bekerja keras dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pasien-pasien mereka. Namun selalu ada oknum-oknum yang ingin menambah pundi-pundi finansial mereka secara tidak legal. Jika ini terjadi di rumah sakit, maka tidak hanya merugikan klien dan badan penyelenggara, namun juga rumah sakit itu sendiri – baik oleh karena beban dari proses penyelidikan hingga proses sanksi (administratif hingga tuntutan hukum) juga memengaruhi nama baik rumah sakit.

Lanjutkan membaca “Menyusun Pedoman Anti-Fraud di Rumah Sakit”

Tidak Ada Keharusan Mengganti Kartu BPJS ke KIS

Belakangan ini tampaknya ada himbauan untuk mengganti kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (termasuk kartu ASKES) ke bentuk KIS (Kartu Indonesia Sehat). Memang pada aplikasi, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan bukti kepesertaan adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun sampai saat ini belum ada peraturan resmi untuk mengganti kartu tersebut.

Lanjutkan membaca “Tidak Ada Keharusan Mengganti Kartu BPJS ke KIS”

Pedoman Rujukan Berjenjang

Pada era BPJS Kesehatan, layanan kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (dokter keluarga, klinik pratama, puskesmas) ke tingkat sekunder, hingga pada akhirnya ke tingkat tersiar. Dengan demikian pasien diharapkan mendapatkan pelayanan optimal, dan fasilitas layanan kesehatan mampu menangani kasus kesehatan sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing.

Terdapat sejumlah kriteria pasien untuk dapat dirujuk dari fasilitas kesehatan dasar ke fasilitas layanan kesehatan lanjutan. Praktisi kesehatan biasanya memiliki panduan mereka masing-masing. Lanjutkan membaca “Pedoman Rujukan Berjenjang”

Asuransi Mana yang Digunakan untuk Kecelakaan Lalu Lintas?

Tentu saja kita tidak mengharapkan adanya kecelakaan lalu lintas. Tapi sesuatu yang tidak dapat diduga sebelumnya merupakan hal yang harus dapat kita rencanakan bagaimana menghadapinya. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengalihkan pembebanan terhadap pelbagai biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan di perjalanan. Jadi kita akan melihat secara sederhana, asuransi mana yang akan digunakan kebanyakan orang saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Lanjutkan membaca “Asuransi Mana yang Digunakan untuk Kecelakaan Lalu Lintas?”

Formularium Nasional di Indonesia

Ada sejumlah regulasi yang pernah diterbitkan di Indonesia terkait dengan formularium nasional (Fornas), terutama dalam menyokong terselenggaranya kendali mutu dan kendali biaya yang baik dalam pelayanan JKN melalui BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat.

Umumnya regulasi terkait formularium nasional terbit dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes).

Lanjutkan membaca “Formularium Nasional di Indonesia”

Menyusun Daftar Pasien dengan Kegawatdaruratan dan Risiko Tinggi

Saat menyusun sebuah daftar “pasien dengan kegawatdaruratan” dan “pasien dengan risiko tinggi” ada beberapa hal yang membuat saya kesulitan. Untuk pasien dengan kegawatdaruratan, daftar bisa diadaptasi seperti yang dipublikasikan oleh BPJS Kesehatan, daftar ini berlaku baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik, dan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yaitu rumah sakit.

Penyusunan daftar “pasien dengan kegawatdaruratan” pada umumnya tidak memerlukan terlalu banyak perhatian, kecuali disesuaikan dengan tempat masing-masing. Lanjutkan membaca “Menyusun Daftar Pasien dengan Kegawatdaruratan dan Risiko Tinggi”

Jaminan Asuransi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja

Jika hendak menggunakan santunan atau asuransi ketika mengalami kecelakaan lalu lintas, maka saat ini banyak rumah sakit yang mulai mewajibkan peserta asuransi BPJS Kesehatan melengkapi surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian, umumnya dari polsek setempat, namun akan tetap laporannya sampai ke polres jika saya tidak keliru. Jika tidak, maka pemegang asuransi atau kartu BPJS Kesehatan tidak bisa dilayani sebagai pasien dengan asuransi/santunan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lanjutkan membaca “Jaminan Asuransi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja”

Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan JKN pada SJSN

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional, sistem universal coverage dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan layanan kesehatan untuk masyarakat oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut). Penyelenggaraan sistem ini sangat rentan terjadinya fraud (penggelapan/kecurangan). Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Sistem Jaminan Sosial Nasional lahir.

Lanjutkan membaca “Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan JKN pada SJSN”

Maknanya Dokter Keluarga

Dalam praktik sehari-hari saya, tidak jarang saya “mesti” menanyakan pada (para) pasien, “Siapa dokter keluarga Anda?” – Apalagi di era sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS Kesehatan-nya, hampir sekarang semua peserta BPJS PBI (Jamkesmas) dan BPJS non-PBI (mandiri, ASKES, Jamsostek) memiliki dokter keluarganya. Sehingga pertanyaan ini tentunya saat ini sudah tidak aneh lagi, dan Anda mungkin juga akan mendapatkan pertanyaan serupa. Lanjutkan membaca “Maknanya Dokter Keluarga”