Resep Elektronik Sederhana oleh Dokter

Era nirkertas (paperless) menjadi tuntutan dunia modern, termasuk dunia kedokteran. Salah satunya adalah dalam bidang rekam medis dan penulisan resep. Komite Akreditasi Rumah Sakit sempat mendorong agar rumah sakit menyediakan penulisan resep secara digital – terkomputerisasi, sedemikian hingga tidak ada lagi kejadian salah baca resep dokter.

Hanya saja kendala selalu ada. Penerapan peresepan elektronik (e-prescribing) menjadi sesuatu yang mahal pada investasi awalnya di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi ketika kebanyakan pihak tidak melirik pada opsi open source, tapi pada proyek digital yang tersedia.

Belum lagi ditambah di situasi pandemi COVID-19 kali ini, bisa jadi pasien menghindari berkunjung langsung ke tempat praktik dokter dan memilih berkonsultasi jarak jauh, melalui teknologi digital, yang merupakan salah satu praktik paling sederhana dari telemedicine.

Permasalahan kemudian muncul, bagaimana jika dokter hendak meresepkan obat pada pasien?

Resep bisa dibuat dalam bentuk tertulis pada kertas, atau dalam bentuk elektronik sebagai permintaan tertulis oleh dokter kepada apoteker.

Jika seorang dokter tidak memiliki fasilitas penulisan resep secara elektronik, maka penulisan resep pada kertas resep dianjurkan. Karena peraturan perundangan (Permenkes RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek & Permenkes RI Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek) telah menetapkan hanya ada dua bentuk resep tersebut.

Resep yang ditulis manual dapat dipindai dan dipindahkan menjadi bentuk elektronik, ini adalah pilihan yang paling mudah.

Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengamankan resep dalam bentuk elektronik ini, sedemikian hingga tidak disalahgunakan?

Kita tahu saat ini teknologi sangat canggih, berkas elektronik sangat mudah dimanipulasi. Sedemikian hingga sebagai penerbit resep, dokter sedikit banyaknya memiliki tanggung jawab dalam melindungi resepnya dari penyalahgunaan.

Dalam pengalaman saya, saya menganjurkan agar resep di atas kertas dipindahkan ke dalam bentuk elektronik berupa dokumen format portable atau PDF. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagai jenis aplikasi pada  ponsel pintar. Kata kunci seperti “Scan, Photo, & PDF” dapat membantu menemukan aplikasi yang diperlukan.

Kedua, berkas elektronik resep dalam bentuk PDF ini perlu ditandatangani secara digital oleh dokter yang menerbitkan. Yang menandakan, bahwa dokter tersebut memang menyetujui resep itu, dan menandakan bahwa tidak ada perubahan dibuat pada resep setelah ditandatangani oleh dokter.

Tanda tangan digital ada banyak metode yang bisa dilakukan, dan dokter bisa memilih layanan yang ia sukai.

Anotasi 2020-05-31 104120

Contoh tanda tangan digital pada resep.

Tentu saja, jika suatu saat terjadi penyalahgunaan resep dokter. Tanda tangan digital bisa melindungi dokter secara hukum, jika terbukti bahwa resep elektronik tersebut telah dimanipulasi pasca diresepkan dan ditandatangani secara digital oleh dokter.

Pasien dapat membawa resep yang ditandatangani secara digital oleh dokter ke apotek untuk menebus obat. Tentu saja, tidak setiap apotek menerima resep elektronik, ini terkait dengan kesiapan apotek tersebut dalam melakukan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur oleh UU ITE.

Misalnya saja, tidak banyak yang tahu bahwa resep elektronik tidak untuk dicetak. Tapi diverifikasi secara elektronik/digital, karena tanda tangan melekat secara elektronik/digital. Resep yang tercetak di kertas hanya resep yang ditulis tangan langsung oleh dokter, bukan resep elektronik.

Sebagai penutup, ada sejumlah obat yang tidak dapat (entah diatur secara legal atau tidak) diresepkan secara elektronik, dan dokter sebaiknya menghindari meresepkan obat tersebut secara elektronik. Misalnya adalah golongan narkotika, psikotropika/antipsikotik, stimulan, dan sedatif. Sementara itu di beberapa negara yang melegalkan mariyuana (ganja), dokter juga tidak boleh meresepkannya secara elektronik.

Siilo – Aplikasi Perpesanan untuk Tenaga Kesehatan dan Organisasi Kesehatan

Era komunikasi digital memberikan kita banyak kemudahan dalam melakukan pekerjaan, bagaimana kita berinteraksi satu sama lainnya melalui media perpesanan yang mudah diakses melalui gawai kita. Apalagi di era “work from home“, komunikasi menjadi lebih berperan erat lagi.

Jika kita bercerita mengenai bagaimana berkomunikasi dalam dunia kesehatan, maka kita akan mengenal beberapa prinsip komunikasi, terutama antara staf medis, dan antar tenaga kesehatan lainnya. Beberapa prinsip tersebut mengikat terhadap kerahasiaan medis hingga pada privasi pasien.

Bagaimana suatu aplikasi perpesanan bisa membantu tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam tetap berkomunikasi namun menjaga prinsip-prinsip ini? Bagaimana suatu aplikasi bisa membantu tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya terhindar dari tuntutan hukum terhadap bocornya data rahasia medis atau privasi kesehatan ke ranah publik melalui aplikasi perpesanan yang dipakainya? Lanjutkan membaca “Siilo – Aplikasi Perpesanan untuk Tenaga Kesehatan dan Organisasi Kesehatan”

Do you love your job, Doc?

In Indonesia, I believe there will be no such question as, “Do you love your job, Doc?” Since we have a culture view, almost like the past view from the Western Countries, that those who practice and work in medical fields would be blessed with great fulfillment. They are hailed as the savior of humanity in a particular context. There is no poor doctor, isn’t there? So every doctor must love their job, aren’t they?

The short answer if you don’t wish to read till the end of this nonsense post is a “Yes,” when they work their duty as a doctor. At least it is what I see in Indonesia.

Lanjutkan membaca “Do you love your job, Doc?”

Permenkes nomor 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

Program intersip bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia merupakan salah satu program wajib pemerintah bagi dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan profesinya di kampus masing-masing. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lanjutkan membaca “Permenkes nomor 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia”

Memilih Metode KB dengan Bantuan Aplikasi Lingkaran Kontrasepsi

Memilih metode kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) bagi pasangan baru, atau pasangan suami istri yang belum pernah menggunakan KB bisa menjadi hal yang sulit & rumit. Karena bagi mereka yang tidak begitu memahami pro dan kontra penerapan kontrasepsi atau KB, mungkin tidak bisa menemukan metode yang pas. Hal ini menjadi alasan mengapa sebelum menentukan program KB yang dikehendaki oleh pasangan suami istri, mereka selayaknya melakukan konseling bersama-sama terlebih dahulu dengan pihak penyedia layanan KB.

Lanjutkan membaca “Memilih Metode KB dengan Bantuan Aplikasi Lingkaran Kontrasepsi”

Pedoman Praktik Kedokteran yang Baik

Ini bukan tentang panduan praktik klinis bagi seorang dokter yang memuat bagaimana dia mendiagnosis dan memberikan terapi pada pasiennya, atau kapan dia harus merujuk. Namun pada praktik kedokteran yang baik, seorang dokter diajak untuk melihat bagaimana dia “seharusnya” atau “selayaknya” bersikap dengan pasien, kolega dan pihak lainnya dalam situasi dan kondisi tertentu. Misalnya bagaimana seorang dokter bersikap jika ada konflik kepentingan? Lanjutkan membaca “Pedoman Praktik Kedokteran yang Baik”

Semua calon dokter layanan primer (dulu disebut dokter umum, dan sekarang pun masih), setelah menyelesaikan pendidikan klinis, dan lulus ujian yang bermacam-macam, wajib mengikuti program Internship Dokter Indonesia. Program ini selalu memiliki pro dan kontra, karena mungkin segala hal yang kita lakukan selalu memiliki tidak hanya satu sisi. Lanjutkan membaca “Dokter Internship”

Dokter Internship

Clinica – Rekam Medis Sederhana Multiplatform

Rekam medis elektronik sudah menjadi tuntutan bagi penggemar paperless world saat ini, dan sediannya banyak sekali di pasaran. Clinica Project, salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh programer dari Italia mungkin termasuk yang paling sederhana yang bisa didapatkan dari pasaran. Aplikasi ini bisa berjalan di Linux dan Windows, dan bisa digunakan untuk sebuah jaringan Intranet.

Bisa dikatakan Clinica Project masih cukup hijau, tampilannya sangat sederhana, dan lembar rekam medisnya juga sederhana. Namun mereka sudah berencana mengembangkan open source ini agar terintegrasi dengan CNS Smart Card – semacam kartu JKN BPJS Kesehatan di Italia sana. Saya kadang berpikir, kapan di Indonesia ada yang mau membuat aplikasi seperti ini – bersemangat open source dan untuk mendukung keperluan banyak orang? Lanjutkan membaca “Clinica – Rekam Medis Sederhana Multiplatform”

Selamat Datang Indonesia di Gerbang Defensive Medicine

Isu kesehatan di negeri ini sedang memanas, mungkin tidak kalah panas dengan ObamaCare di negeri yang jauh di sana. Ketika Mahkamah Agung sudah mengetuk palu vonis pidana bagi kasus malpraktek dalam pandangan hukum, namun bukan malpraktek dalam pandangan kedokteran, maka kepercayaan dokter sedikit banyaklah telah luntur pada perlindungan hukum kita.

Percikan gelombangnya mulai memperlihatkan alur hukum aksi-reaksi di negeri ini. Saya memerhatikan beberapa hari belakangan ini, bahkan jam belakangan ini, praktek defensive medicine telah mulai berkembang di dalam negeri. Saya tidak bisa menyalahkan sejawat, karena saya mungkin akan mengambil pertimbangan yang serupa jika saya berada di sini mereka. Lanjutkan membaca “Selamat Datang Indonesia di Gerbang Defensive Medicine”

Dokter, Hukum, dan Penjara

Saya percaya, setiap warga negara sama kedudukan di mata hukum, termasuk di dalamnya profesi dokter. Namun kasus baru di Manado yang muncul ke permukaan tentang seorang dokter kandungan & kebidanan yang menjalani vonis Mahkamah Agung berupa kurungan/penjara selama sepuluh bulan menjadi tanda tanya besar atas apa yang saya percayai.

Jika seorang dokter terbukti lalai, dia berhak diberikan sanksi atas kelailaiannya. Jika ia melakukan kejahatan kemanusiaan, seperti aborsi tanpa indikasi medis, maka hukum mesti bertindak dan dijatuhkan hukuman yang nyata. Tapi ketika prosedur berjalan dengan sesuai dengan standar, dan ada kondisi yang tidak dikehendaki terjadi, apa ini merupakan sebuah kesalahan yang mesti berada dalam ranah hukum? Lanjutkan membaca “Dokter, Hukum, dan Penjara”