Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri

Pemerintah melalui “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi” memberikan pelaku dunia usaha bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri dalam membuka kembali usaha di tengah badai pandemi.

Tentu saja ketentuan ini rumit, dan banyak sekali bagian yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dan pekerja guna mencapai proses yang diharapkan terwujud. Jangankan pelaku usaha, bahkan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan saja yang sejak lama dijejali oleh konsep pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) belum tentu dapat melakukannya dengan baik. Lanjutkan membaca “Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri”

Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19

Saling tanya mengenai bagaimana apresiasi terhadap tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 oleh pemerintah saat ini dapat terlihat payung hukumnya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada 27 April yang lalu.

Aturan ini memuat sangat jelas, misalnya kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan itu apa saja? Apakah swasta terlibat di dalamnya? Tenaga kesehatan siapa saja, siapa yang menetapkannya? Lalu berapa besaran insentif dan santunan maksimal yang diberikan, dan bagaimana prosedur mengusulkan atau memperolehnya? Lanjutkan membaca “Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19”

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Luka Bakar

Beberapa waktu yang lalu telah diterbitkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran mengenai Tata Laksana Luka Bakar melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/555/2019. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan dalam menyusun Panduan Praktik Klinis bagi Tata Laksana Luka Bakar.

Ilustrasi luka bakar. Sumber: healthcentral.nz.

Lanjutkan membaca “Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Luka Bakar”

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Kolorektal

Kanker kolorektal merupakan keganasan ketiga terbanyak di dunia dan penyebab kematian kedua terbanyak (terlepas dari gender) di Amerika Serikat. Dari data Globocan 2012, insiden kanker kolorektal di Indonesia adalah 12,8 per 100.000 penduduk usia dewasa, dengan mortalitas 9,5% dari seluruh kasus kanker. Di Indonesia, kanker kolorektal sekarang menempati urutan nomor 3 (GLOBOCAN 2012), kenaikan tajam yang diakibatkan oleh perubahan pada diet orang Indonesia, baik sebagai konsekuensi peningkatan kemakmuran serta pergeseran ke arah cara makan orang barat (westernisasi) yang lebih tinggi lemak serta rendah serat.

Meskipun perkembangan pengobatan adjuvant akhir-akhir ini berkembang secara cepat dan sangat maju, akan tetapi hanya sedikit saja meningkatkan harapan hidup pasien kanker kolorektal bila sudah ditemukan dalam stadium lanjut.

Kunci utama keberhasilan penanganan kanker kolorektal adalah ditemukannya kanker dalam stadium dini, sehingga terapi dapat dilaksanakan secara bedah kuratif. Namun sayangnya, sebagian besar penderita di Indonesia datang dalam stadium lanjut, sehingga angka harapan hidup rendah, terlepas dari terapi yang diberikan. Penderita datang ke rumah sakit sering dalam stadium lanjut karena tidak jelasnya gejala awal dan tidak mengetahui atau menganggap penting gejala dini yang terjadi. Lanjutkan membaca “Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Kolorektal”

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Payudara

Kanker payudara (KPD) merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel ductus maupun lobulusnya. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Pathological Based Registration di Indonesia, KPD menempati urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6%. (Data Kanker di Indonesia Tahun 2010, menurut data Histopatologik; Badan Registrasi Kanker Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI) dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI)). Diperkirakan angka kejadiannya di Indonesia adalah 12/100.000 wanita, sedangkan di Amerika adalah sekitar 92/100.000 wanita dengan mortalitas yang cukup tinggi yaitu 27/100.000 atau 18% dari kematian yang dijumpai pada wanita. Penyakit ini juga dapat diderita pada laki-laki dengan frekuensi sekitar 1%. Di Indonesia, lebih dari 80% kasus ditemukan berada pada stadium yang lanjut, dimana upaya pengobatan sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu pemahaman tentang upaya pencegahan, diagnosis dini, pengobatan kuratif maupun paliatif serta upaya rehabilitasi yang baik, agar pelayanan pada penderita dapat dilakukan secara optimal.

Lanjutkan membaca “Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Payudara”

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Thalasemia

Thalassemia merupakan gangguan sintesis hemoglobin (Hb), khususnya rantai globin, yang diturunkan. Penyakit genetik ini memiliki jenis dan frekuensi terbanyak di dunia. Manifestasi klinis yang ditimbulkan bervariasi mulai dari asimtomatik hingga gejala yang berat. Thalassemia dikenal juga dengan anemia mediterania, namun istilah tersebut dinilai kurang tepat karena penyakit ini dapat ditemukan dimana saja di dunia khususnya di beberapa wilayah yang dikenal sebagai sabuk thalassemia.

Data dari World Bank menunjukan bahwa 7% dari populasi dunia merupakan pembawa sifat thalassemia. Setiap tahun sekitar 300.000-500.000 bayi baru lahir disertai dengan kelainan hemoglobin berat, dan 50.000 hingga 100.000 anak meninggal akibat thalassemia β; 80% dari jumlah tersebut berasal dari negara berkembang. Lanjutkan membaca “Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Thalasemia”

Formularium Nasional di Indonesia

Ada sejumlah regulasi yang pernah diterbitkan di Indonesia terkait dengan formularium nasional (Fornas), terutama dalam menyokong terselenggaranya kendali mutu dan kendali biaya yang baik dalam pelayanan JKN melalui BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat.

Umumnya regulasi terkait formularium nasional terbit dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes).

Lanjutkan membaca “Formularium Nasional di Indonesia”