Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Setelah pembekuan sementara PMK Nomor 30 Tahun 2019, regulasi terkait Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit kini diterbitkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Anda dapat mengunduh berkas melalui situs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, atau melalui sematan berikut: Lanjutkan membaca “Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit”

Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

Kementerian Kesehatan tampaknya semakin gencar melakukan standardisasi terhadap pelbagai metode dan pengukuran di bidang kesehatan/kedokteran. Salah satunya dengan diterbitkannya pada awal tahun ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Antopometri anak sangat penting untuk menilai tumbuh kembang pada anak. Dan ini telah digunakan sejak dahulu. Dan kini payung hukum diperjelas dengan terbitnya peraturan ini.

Dalam keseharian, antropemetri memberi banyak manfaat misalnya dengan mengukur kebutuhan ruang dalam sebuah bagian dari bangunan.

Lanjutkan membaca “Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak”

Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana seharusnya perilaku seorang aparatur sipil negara memberikan pelayanan kepada ‘klien’ mereka di lingkungan kerja – terutama para aparatur yang berada di bawah jajaran Kementerian Kesehatan? Untuk hal ini sebuah panduan perilaku diterbitkan.

Panduan perilaku interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi setiap Pegawai ASN pada Satuan Kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam berinteraksi dengan masyarakat penerima layanan untuk memastikan pelayanan yang prima.

Panduan ini akan berlaku di: Rumah Sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), politeknik kesehatan (Poltekkes), Unit Pelayanan Terpadu di kantor pusat, Balai Besar dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP/BTKLPP), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK), Balai/Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK/LPFK), Unit Pelayanan Kesehatan (UPK), Balai Besar/Balai/Loka Penelitian dan Pengembangan, Balai Besar/Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM), dan Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM).

Ilustrasi Pelayanan Pelanggan. Sumber: cvdior.co.id.

Lanjutkan membaca “Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan”

Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Setelah perbincangan berkepanjangan dan rasa was-was, akhirnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit telah diundangan pada 26 September yang lalu.

Hadirnya peraturan menteri ini juga meniadakan sejumlah peraturan sebelumnya, di antaranya adalah:

  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); dan
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887), sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan rumah sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ilustrasi. Sumber: healthlinkdimensions.com.

Lanjutkan membaca “Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit”

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Setiap rumah sakit selayaknya memiliki kebijakan mengenai kesehatan di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Lingkungan sehat di sini terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri, meliputi sejumlah aspek seperti fisik, kimia, biologi, radioakivitas maupun sosial. Lingkungan rumah sakit yang sehat kemudian diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada segenap sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung, dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Tentu saja tidak lupa menjadikan rumah sakit sebagai sebuah kawasan yang ramah lingkungan.

Ilustrasi ruangan di sebuah rumah sakit. Sumber: ihp.viha.ca

Oleh karena itu, setiap rumah sakit menetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan rumah sakit, dan persyaratan kesehatan serta upaya dalam pencapaiannya. Standar tersebut sekurang-kurangnya mencakup pada aspek air, udara, tanah, pangan, saranan & bangunan, serta vektor penyakit yang mungkin berpotensi menyebarkan wabah penyakit di areal rumah sakit dan sekitarnya.

Lanjutkan membaca “Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit”

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

Pada Januari yang lalu, terbit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

Lanjutkan membaca “Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar”

Kewajiban Rumah Sakit & Kewajiban Pasien

Antara pujian dan kritikan terhadap penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, tidak dipungkiri bahwa akses masyarakat sebagai pasien terhadap rumah sakit cukup meningkat. Pembiayaan kesehatan yang dulunya dipikir-pikir untuk dikeluarkan, kini bisa dihemat – dengan pro dan kontra situasi sebenarnya di lapangan.

Dengan semakin meningkatnya pencarian akses kesehatan di rumah sakit, setidaknya demikian penilaian saya, maka rumah sakit sebagai pemberi pelayanan dan pasien sebagai penerima layanan memiliki kewajiban masing-masing sebelum mendapatkan hak mereka. Kewajiban Rumah Sakit & Kewajiban Pasien ini tertuang dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 4 Tahun 2018.

Lanjutkan membaca “Kewajiban Rumah Sakit & Kewajiban Pasien”

Formularium Nasional Tahun 2018

Formularium nasional (FORNAS) disusun agar daftar obat di dalamnya wajib tersedia di fasilitas layanan kesehatan guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Formularium nasional akan berubah seiring berjalannya waktu, menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dunia kesehatan nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional merupakan peraturan mengenai fornas yang akan mulai berlaku per 1 April 2018. Sedemikian hingga segenap fasilitas layanan kesehatan diharapkan telah memenuhi formularium ini.


Lanjutkan membaca “Formularium Nasional Tahun 2018”

Permenkes Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian / Inpassing

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Inpassing Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan.

Lanjutkan membaca “Permenkes Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian / Inpassing”

Permenkes nomor 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis

Tenaga perawat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem para profesional pemberi asuhan layanan kesehatan. Dengan adanya regulasi mengenai pengembangan jenjang karir profesional perawat diharapkan dapat: (1) meningkatkan moral kerja dan mengurangi kebuntuan karir (dead end job/career); (2) menurunkan jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya (turn over); (3) menata sistem promosi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sehingga mobilitas karir berfungsi dengan baik dan benar; (4)  meningkatkan profesionalisme perawat yang mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif dan efisien; dan (5)  meningkatkan kepuasan individu perawat terhadap bidang kerja profesi yang ditekuninya.

Lanjutkan membaca “Permenkes nomor 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis”