Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Setiap rumah sakit selayaknya memiliki kebijakan mengenai kesehatan di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Lingkungan sehat di sini terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri, meliputi sejumlah aspek seperti fisik, kimia, biologi, radioakivitas maupun sosial. Lingkungan rumah sakit yang sehat kemudian diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada segenap sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung, dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Tentu saja tidak lupa menjadikan rumah sakit sebagai sebuah kawasan yang ramah lingkungan.

Ilustrasi ruangan di sebuah rumah sakit. Sumber: ihp.viha.ca

Oleh karena itu, setiap rumah sakit menetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan rumah sakit, dan persyaratan kesehatan serta upaya dalam pencapaiannya. Standar tersebut sekurang-kurangnya mencakup pada aspek air, udara, tanah, pangan, saranan & bangunan, serta vektor penyakit yang mungkin berpotensi menyebarkan wabah penyakit di areal rumah sakit dan sekitarnya.

Continue reading →

Iklan

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

Pada Januari yang lalu, terbit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

Continue reading →

Kewajiban Rumah Sakit & Kewajiban Pasien

Antara pujian dan kritikan terhadap penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, tidak dipungkiri bahwa akses masyarakat sebagai pasien terhadap rumah sakit cukup meningkat. Pembiayaan kesehatan yang dulunya dipikir-pikir untuk dikeluarkan, kini bisa dihemat – dengan pro dan kontra situasi sebenarnya di lapangan.

Dengan semakin meningkatnya pencarian akses kesehatan di rumah sakit, setidaknya demikian penilaian saya, maka rumah sakit sebagai pemberi pelayanan dan pasien sebagai penerima layanan memiliki kewajiban masing-masing sebelum mendapatkan hak mereka. Kewajiban Rumah Sakit & Kewajiban Pasien ini tertuang dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 4 Tahun 2018.

Continue reading →

Formularium Nasional Tahun 2018

Formularium nasional (FORNAS) disusun agar daftar obat di dalamnya wajib tersedia di fasilitas layanan kesehatan guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Formularium nasional akan berubah seiring berjalannya waktu, menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dunia kesehatan nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional merupakan peraturan mengenai fornas yang akan mulai berlaku per 1 April 2018. Sedemikian hingga segenap fasilitas layanan kesehatan diharapkan telah memenuhi formularium ini.


Continue reading →

Permenkes Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian / Inpassing

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Inpassing Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Kesehatan.

Continue reading →

Permenkes nomor 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis

Tenaga perawat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem para profesional pemberi asuhan layanan kesehatan. Dengan adanya regulasi mengenai pengembangan jenjang karir profesional perawat diharapkan dapat: (1) meningkatkan moral kerja dan mengurangi kebuntuan karir (dead end job/career); (2) menurunkan jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya (turn over); (3) menata sistem promosi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sehingga mobilitas karir berfungsi dengan baik dan benar; (4)  meningkatkan profesionalisme perawat yang mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif dan efisien; dan (5)  meningkatkan kepuasan individu perawat terhadap bidang kerja profesi yang ditekuninya.

Continue reading →

Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Bidan merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang banyak dibutuhkan di seluruh pelosok nusantara. Namun bagaimana perizinan dan penyelenggaraan praktiknya? Bagaimana tentang SIPB? Bagaimana tentang penyelenggaraan keprofesian? Bagaimana dengan kewenangan dan pelimpahan kewenangan? Apa saja yang menjadi kewajiban dan hak? Lalu bagaimana dengan praktik mandiri bidan?

Semuanya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Continue reading →