Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri

Pemerintah melalui “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi” memberikan pelaku dunia usaha bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri dalam membuka kembali usaha di tengah badai pandemi.

Tentu saja ketentuan ini rumit, dan banyak sekali bagian yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dan pekerja guna mencapai proses yang diharapkan terwujud. Jangankan pelaku usaha, bahkan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan saja yang sejak lama dijejali oleh konsep pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) belum tentu dapat melakukannya dengan baik. Lanjutkan membaca “Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri”

Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19

Saling tanya mengenai bagaimana apresiasi terhadap tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 oleh pemerintah saat ini dapat terlihat payung hukumnya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada 27 April yang lalu.

Aturan ini memuat sangat jelas, misalnya kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan itu apa saja? Apakah swasta terlibat di dalamnya? Tenaga kesehatan siapa saja, siapa yang menetapkannya? Lalu berapa besaran insentif dan santunan maksimal yang diberikan, dan bagaimana prosedur mengusulkan atau memperolehnya? Lanjutkan membaca “Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19”

Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Setelah pembekuan sementara PMK Nomor 30 Tahun 2019, regulasi terkait Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit kini diterbitkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Anda dapat mengunduh berkas melalui situs Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, atau melalui sematan berikut: Lanjutkan membaca “Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit”

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Luka Bakar

Beberapa waktu yang lalu telah diterbitkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran mengenai Tata Laksana Luka Bakar melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/555/2019. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan dalam menyusun Panduan Praktik Klinis bagi Tata Laksana Luka Bakar.

Ilustrasi luka bakar. Sumber: healthcentral.nz.

Lanjutkan membaca “Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Luka Bakar”

Ranitidin, NDMA, dan Kanker

Pelbagai berita mengenai ditariknya obat yang bernama ranitidin mengisi media masa sejak beberapa hari ini hingga pagi tadi ketika saya menyeruput secangkir teh tarik. Praktisi kesehatan mungkin sudah mengetahui berita ini, tapi tidak banyak yang mengetahui kejelasannya.

Kabar penarikan obat ranitidin berasal dari pengumuman oleh FDA1 dan EMA2 secara bersamaan pada 13 September yang lalu. Yang kajian tersebut menyebabkan lahirnya penjelasan publik dari BPOM RI3 pada 4 Oktober yang lalu, terkait obat yang dimaksud.

Ranitidin merupakan obat yang umum digunakan untuk mengatasi keluhan dispepsia atau masalah refluks gastroesofageal. Di luar negeri, obat ini memiliki salah satu merk paten terkenal yaitu Zantac.

Infografik cara kerja Ranitidin (Zantac). Sumber: zantac.ca.

Lanjutkan membaca “Ranitidin, NDMA, dan Kanker”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Pertengahan Februari Tahun 2019, masyarakat kesehatan di Indonesia menyambut disahkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Tapi apa isi Undang Undang ini yang selama ini baru bisa diintip dari Rancangan Undang Undang yang ada?

Sebelumnya, melihat kembali ke belakang, peraturan terakhir yang terbit mengenai praktik kebidanan adalah Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.


Lanjutkan membaca “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan”

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Setiap rumah sakit selayaknya memiliki kebijakan mengenai kesehatan di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Lingkungan sehat di sini terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri, meliputi sejumlah aspek seperti fisik, kimia, biologi, radioakivitas maupun sosial. Lingkungan rumah sakit yang sehat kemudian diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada segenap sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung, dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Tentu saja tidak lupa menjadikan rumah sakit sebagai sebuah kawasan yang ramah lingkungan.

Ilustrasi ruangan di sebuah rumah sakit. Sumber: ihp.viha.ca

Oleh karena itu, setiap rumah sakit menetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan rumah sakit, dan persyaratan kesehatan serta upaya dalam pencapaiannya. Standar tersebut sekurang-kurangnya mencakup pada aspek air, udara, tanah, pangan, saranan & bangunan, serta vektor penyakit yang mungkin berpotensi menyebarkan wabah penyakit di areal rumah sakit dan sekitarnya.

Lanjutkan membaca “Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit”

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

Pada Januari yang lalu, terbit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

Lanjutkan membaca “Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar”

Semua calon dokter layanan primer (dulu disebut dokter umum, dan sekarang pun masih), setelah menyelesaikan pendidikan klinis, dan lulus ujian yang bermacam-macam, wajib mengikuti program Internship Dokter Indonesia. Program ini selalu memiliki pro dan kontra, karena mungkin segala hal yang kita lakukan selalu memiliki tidak hanya satu sisi. Lanjutkan membaca “Dokter Internship”

Dokter Internship

Sebuah Refleksi: Hari Bebas Tembakau Sedunia 2011

Oke, ketika saya berbicara tentang ini, maka saya tidak sedang berbicara tentang negeri saya tercinta, yaitu Indonesia. Namun saya berbicara tentang Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diprakarsai oleh WHO dan telah disepakati oleh 173 negara di dunia guna memerangi epidemi tembakau di seluruh dunia, yang sayangnya Indonesia tidak turut serta di dalamnya. Karena tampaknya perintah kita tidak tertarik dengan memerangi epidemi tembakau di negeri ini, jadi jangan heran jika Indonesia termasuk negara terbelakang dalam penerapan kebijakan mengenai tembakau.

Lanjutkan membaca “Sebuah Refleksi: Hari Bebas Tembakau Sedunia 2011”